Nama aturan baru tidak bisa menjadi kata, ada apa?

Jakarta – Indonesia memiliki banyak nama unik mulai dari hanya satu huruf hingga 19 kata untuk itu Mendagri membuat Aturan Baru.

Namun kini pemerintah mengatur penamaan dengan memberlakukan batasan-batasan tertentu.

Bagaimana dengan nasib nama-nama yang terdaftar sebelumnya?

Dulu viral di Indonesia ada orang dengan nama super pendek, seperti pengacara bernama O di Sumatera Barat untuk gadis bernama N asal Bantul.

Saat itu, pada Januari 2021, detikcom mewawancarai N.

“Saat ditanya soal lowongan kerja, kenapa hanya ada nama, jadi pada dasarnya tidak percaya, dan setelah mendapat penjelasan, mereka percaya saja,” kata N.

Selain pemilik nama super pendek, ada nama dengan maksimal 19 kata.

Ini adalah Rangga Madhipa, Sutra Jiwa Cordosega Akre Askhala Mughal Ilkhanat Akbar Sahara Pi-Thariq Ziyad Syaifudin Quthuz Khoshala Sura Talent.

Anak dari pasangan suami istri Arif Akbar dan Suci Nur Aisyiah ini lahir pada 6 Januari 2019.

Namun, penamaan panjang itu bermasalah karena tidak bisa tercatat dalam arsip kependudukan.

Akhirnya Cordo, demikian ia biasa di sapa, berganti nama menjadi R – Akbar Zudan Cordosega Sura Talenta.

Kini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan aturan baru, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Nama Dalam Dokumen Kependudukan menegaskan hal tersebut.

Aturan yang terdiri dari 9 pasal ini di undangkan pada 11 April 2022 dan di undangkan pada 21 April 2022 oleh Direktur Jenderal Perundang-undangan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Benny Riyanto.

Dalam peraturan ini yang di maksud dengan dokumen kependudukan adalah KTP keluarga, KTP anak, e-KTP, dan dokumen status kependudukan.

Nama-nama di catat oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan Republik Indonesia.

Ada syarat-syarat tertentu mengenai pencatatan nama, antara lain larangan menyingkat nama.

Apa saja syaratnya Aturan Baru ?

Pasal 4 ayat (2)

(2) Pendaftaran nama pada catatan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
sebuah. mudah di baca, tidak berkonotasi negatif dan tidak terbuka terhadap multitafsir;
b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
c. minimal 2 (dua) kata.

Pasal 5

(1) Tata cara pencantuman nama dalam dokumen kependudukan meliputi:
sebuah. Menggunakan huruf latin sesuai kaidah bahasa indonesia.
b. Nama klan, keluarga atau nama lain dapat di masukkan dalam dokumen
Populasi; dan
c. Gelar pendidikan, kebangsaan, dan agama dapat di cantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat di singkat.

(2) Nama marga, keluarga, atau sebutan lain sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dari nama.

(3) Tata cara pencantuman nama dalam dokumen kependudukan di larang:
sebuah. di singkat kecuali di tafsirkan lain;
b. Gunakan angka dan tanda baca; dan
c. Sertakan gelar pendidikan dan agama dalam sertifikat status sipil

Lalu bagaimana dengan orang yang namanya tidak mengikuti aturan di atas?

Haruskah saya mengubah nama?

Pasal 8 Permendagri menyatakan apakah orang dengan nama ini tidak terpengaruh oleh peraturan baru tersebut.

Berikut bunyi Pasal 8 Permendagri:

Pasal 8

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Menteri ini, pendaftaran nama dalam dokumen kependudukan yang dilakukan sampai dengan saat ini akan disahkan.

Tinggalkan komentar