Keputusan Menteri Dalam Negeri yang baru : Peraturan Pemberian Nama

Keputusan Menteri Dalam Negeri yang baru: Nama tidak boleh hanya terdiri dari 1 kata, maksimal 60 huruf

Apalagi banyak nama di Indonesia yang merupakan nama 1 kata, terutama untuk orang tua.

Sehingga tidak menutup kemungkinan ada orang yang lahir lebih muda yang namanya nama 1 kata.

Tapi sekarang nama 1 kata tidak di perbolehkan di Indonesia.

Hal itu di tegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Nama Dalam Dokumen Kependudukan.

Aturan yang terdiri dari 9 pasal ini di undangkan pada 11 April 2022 dan di undangkan pada 21 April 2022 oleh Direktur Jenderal Perundang-undangan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Benny Riyanto.

Dalam peraturan ini yang di maksud dengan dokumen kependudukan adalah KTP keluarga, KTP anak, e-KTP, dan dokumen status kependudukan.

Nama-nama di catat oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan Republik Indonesia.

Ada syarat-syarat tertentu mengenai pencatatan nama, antara lain larangan menyingkat nama. Apa saja syaratnya?

Syarat Pencatatan Nama sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri

Pasal 4 ayat (2)

(2) Pendaftaran nama dalam catatan kependudukan sebagaimana di maksud pada ayat

(1) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

sebuah. mudah di baca, tidak berkonotasi negatif dan tidak terbuka terhadap multitafsir;
b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
c. minimal 2 (dua) kata.

Pasal 5 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri

(1) Tata cara pencantuman nama dalam dokumen kependudukan meliputi:
sebuah. Menggunakan huruf latin sesuai kaidah bahasa indonesia.
b. Nama klan, keluarga atau nama lain dapat di masukkan dalam dokumen
Populasi; dan
c. Gelar pendidikan, kebangsaan, dan agama dapat di cantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat.

(2) Nama marga, keluarga, atau sebutan lain sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dari nama.

(3) Tata cara pencantuman nama dalam dokumen kependudukan di larang:
sebuah. di singkat kecuali di tafsirkan lain;
b. Gunakan angka dan tanda baca; dan
c. Sertakan gelar pendidikan dan agama dalam sertifikat status sipil

Tinggalkan komentar