ICW: Total kerugian korupsi Rp 62 T

Jakarta -Indonesia Corruption Watch (ICW) mengeluarkan laporan kerugian korupsi pemerintah akibat kasus korupsi pada tahun 2021.

Kerugian Korupsi di ICW

ICW memperkirakan total kerugian pemerintah saat itu mencapai Rs 62,9 triliun.

“Kerugian keuangan negara pada tahun 2021 akibat tindak pidana korupsi yang masuk dalam perkara pengadilan akan mencapai 62,9 triliun. Itu angka yang sangat besar, bahkan terbesar dalam 5 tahun terakhir.

Tahun 2020 sebesar Rp 56,7 triliun. Kenaikannya pada 2021 mencapai Rp 62,9 triliun,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam diskusi virtual di kanal YouTube Friends of ICW, Minggu (22/5/2022).

Kurnia mengatakan total kerugian negara di sebabkan oleh dua penurunan besar, yakni Kondesat dan Jiwasraya.

Kerugian pemerintah dalam kasus Kondesat mencapai Rp 36 triliun.

“Jumlah yang besar ini di sebabkan oleh kedua kasus korupsi tersebut, yang juga menimbulkan kerugian negara yang sangat besar.

Ada kasus kondensat yang merugikan negara puluhan triliun rupiah plus kasus yang di tangani Kejaksaan Agung yakni Jiwasraya. Rp 36 triliun, ada Jiwasraya, ada tekstil impor, ada kasus di Manggarai Barat Rp. 1,3 triliun dan ada kasus Maria Pauline, walaupun kasusnya sudah lama tapi Maria Pauline baru di adili tahun 2021 karena baru di tangkap beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Kurnia kemudian menyoroti kinerja KPK dalam upaya pemulihan kerugian negara akibat kasus korupsi.

Kurnia mengatakan, dari total kerugian negara sebesar Rp62,9 triliun pada tahun 2021, KPK hanya mengelola 1% dari total kerugian negara sebesar Rp800 miliar.

“Lalu kawan-kawan, ini juga menarik, dari total Rp 62 triliun, KPK hanya menangani 1% dari total kerugian negara yang hanya Rp 800 miliar,” kata Kurnia.

Kurnia mengatakan sebagian besar kerugian negara disumbangkan oleh Kejaksaan Agung, baik Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Agung.

Kurnia menyebut hal itu sebagai kritik terhadap KPK yang fokus pada kasus-kasus yang mengganjal kerugian pemerintah.

“Jaksa penuntut umum lainnya di bagi menjadi kejaksaan umum, kejaksaan senior negara dan kejaksaan. Hal ini juga yang menjadi kritikan KPK, sehingga juga fokus pada kasus-kasus yang mengganjal kerugian keuangan negara. ” dia berkata.

Selain itu, Kurnia mengatakan akan ada 1.400 terdakwa pada tahun 2021. Dari jumlah tersebut, ada 12 terdakwa yang di jerat dengan UU TPPU.

“Untuk tindak pidana pencucian uang, ini sangat kecil, dari total 1.400 tersangka, ternyata hanya 12 orang yang di dakwa berdasarkan UU No 8 Tahun 2010,” kata Kurnia.

“Hal ini menunjukkan KPK dan kejaksaan belum memiliki perspektif untuk menciptakan efek jera dalam konteks pemidanaan ekonomi melalui pencucian uang,” tambahnya.

Tinggalkan komentar

Exit mobile version