ICW Soroti Tren Hukuman Ringan bbagi Koruptor Indonesia, Desak MA Evaluasi Hakim

Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti tren hukuman yang lebih ringan bagi koruptor Indonesia, yang akan terjadi pada 2021. ICW meminta Mahkamah Agung (MA) bersikap tegas dan mengevaluasi hakimnya.

Opini Peneliti ICW terhadap Hukuman Koruptor Indonesia

“Mahkamah Agung perlu memantau dengan cermat tren hukuman ringan bagi pelaku korupsi, termasuk dengan mengidentifikasi hakim yang sering melakukan hal ini. Jika di temukan kesalahan, Mahkamah Agung harus menilai kinerjanya terhadap standar objektif,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam diskusi virtual di kanal YouTube Friends of ICW, Minggu (22/222).

Kurnia menegaskan, MA juga harus menilai sistem informasi perkara, baik di tingkat pengadilan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) maupun melalui Direktori Putusan MA.

Padahal, kata Kurnia, pengenaan sanksi administratif terhadap pejabat terkait perlu di atur dan di tegakkan untuk mempercepat reformasi di lingkungan Mahkamah Agung.

“Mahkamah Agung perlu memberikan pedoman sebagai acuan bagi majelis hakim dalam menjelaskan alasan-alasan meringankan dan memberatkan terdakwa,” katanya.

Selain itu, MA di nilai lebih agresif dalam mensosialisasikan Putusan MA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Kriminalisasi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi. Pada saat yang sama, kata Kurnia, ia rutin mengevaluasi hakim yang menyimpang dari aturan tersebut dalam memutus suatu perkara.

“Mahkamah Agung perlu mulai menyusun pedoman tindak pidana korupsi di luar kerusakan barang milik negara, seperti suap, hadiah, pungli, benturan kepentingan dalam proses pengadaan, dll. Karena fenomena disparitas sering terjadi pada jenis korupsi lainnya. ,” kata Kurnia.

Selain itu, Kurnia mengatakan lembaga pengawasan Mahkamah Agung harus aktif bertindak mengawasi dan mengawasi hakim yang kerap memberikan hukuman ringan terhadap terdakwa korupsi dengan pertimbangan yang ganjil.

Mahkamah Agung juga harus merumuskan aturan pidana untuk menjatuhkan hukuman penjara alternatif tambahan sehingga ketidaksetaraan dapat di minimalkan.

“Mahkamah Agung harus menyerukan urgensi pencabutan hak politik para terdakwa yang berasal dari fraksi politik, mulai dari anggota legislatif, pimpinan daerah atau pejabat publik lainnya,” katanya.

Terakhir, Mahkamah Agung harus memperhatikan fenomena pengurangan sanksi melalui peninjauan kembali.

“Jika syarat-syarat yang di atur dalam undang-undang tidak terpenuhi, maka sidang luar biasa harus di tolak,” katanya

Tinggalkan komentar

Exit mobile version